Jakarta, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) menyoroti kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/7). LPBH menilai, Lapas seharusnya menjadi tempat rehabilitasi bagi narapidana koruptor, bukan malah tempat untuk menyuburkan praktik korupsi.
“Lapas seharusnya berguna untuk menyadarkan para koruptor, bukan malah sebaliknya menjadi tempat korupsi,” kata Wakil Sekretaris LPBH PBNU Syamsudin Slawat dalam wawancara  di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (25/7). Syamsudin juga mengecam jual beli fasilitas di dalam Lapas, karena bertentangan dengan semangat anti-korupsi.
Ia menyangsikan keseriusan kinerja petugas yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal sebagai instrumen pengawas internal. “Fakta ini menimbulkan dugaan adanya pembiaran terhadap praktik-praktik semacam itu,” ucapnya.
Ia berharap, kasus ini menjadi momentum melakukan pembenahan di tubuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat jenderal agar bekerja lebih profesional dengan melakukan penyegaran, mengganti petugas di Ditjen Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal dengan orang baru yang lebih profesional dan terpercaya.
Seperti diberitakan, Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein, yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu dini hari, (21/7). Kalapas Sukamiskin ditangkap atas dugaan menerima hadiah sebagai imbalan untuk pemberian fasilitas mewah kepada napi Lapas tersebut. Selain menyeret Wahid Husein, kasus ini juga menyeret empat nama lain.